DONGGALA – Kabupaten Donggala resmi memperkenalkan Sistem Informasi Gerak Aktivitas Pimpinan (SIGAP). Sebuah aplikasi digital yang dirancang untuk menertibkan agenda Bupati dan Wakil Bupati. 

Aplikasi ini diinisiasi oleh Mohammad Reza, SP., M.AP, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, sebagai bagian dari Proyek Perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) III yang tengah diikutinya.

Peluncuran dan sosialisasi aplikasi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek), yang dilaksanakan di Ruang Kerja Asisten Administrasi Umum, Jumat (17/10/2025) dan turut dihadiri oleh sejumlah Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengguna utama.

Acara ini dibuka oleh Plt. Asisten Administrasi Umum, Ir. Gosal Syah Ramli, M.Si. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa SIGAP bukan hanya aplikasi sederhana, tetapi sarana strategis dalam mengelola agenda pimpinan.

“Dengan adanya aplikasi ini, kegiatan-kegiatan yang menghadirkan pimpinan dapat lebih tertib. Melalui SIGAP, bapak/ibu bisa langsung melihat agenda pimpinan di dalam sistem,” jelasnya.

Sementara itu, Mohammad Reza menyampaikan bahwa SIGAP dirancang tidak sekadar menjadi aplikasi digital, melainkan juga merepresentasikan gaya kerja Bupati dan Wakil Bupati Donggala yang responsif, adaptif, dan humanis.

“Sebelumnya agenda pimpinan hanya diketahui oleh pihak tertentu yang berkepentingan langsung. Kini dengan SIGAP, agenda dapat dikelola lebih terbuka, transparan, dan terstruktur, tentu dengan pengamanan yang ketat,” ungkapnya.

Dari sisi teknis, SIGAP dilengkapi sistem akun dan kata sandi yang dikelola langsung oleh Sekretaris OPD. Mekanisme ini memastikan agenda pimpinan tidak hanya berjalan sesuai jadwal, tetapi juga aman dari penyalahgunaan. 

Sebagai pejabat pengelola informasi, para Sekretaris OPD diharapkan aktif memantau sekaligus memastikan keberlangsungan kegiatan pimpinan melalui aplikasi ini.

Hadirnya SIGAP sebagai Proyek Perubahan PKA III menegaskan komitmen Kabupaten Donggala untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan modern, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan akuntabel. (*/ctz)