PALU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala melalui Dinas Kesehatan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan imunisasi rutin dan antigen baru.
Rakor yang berlangsung di Hotel Jazz ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Donggala, Dr Rustam Efendi, Selasa (29/7/25).
Koordinasi dan evaluasi imunisasi dan antigen bertujuan untuk memastikan efektivitas program imunisasi dalam mencapai target perlindungan kesehatan masyarakat dari penyakit menular.
Rustam Efendi dalam kesempatan itu mengatakan, Pemkab Donggala berkomitmen untuk terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui program imunisasi yang merupakan bagian penting dalam pencegahan penyakit menular.
“Saat ini kita menghadapi tantangan besar. Mulai dari penurunan cakupan imunisasi pascapandemi dan kemunculan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Serta pengenalan antigen-antigen baru seperti vaksin PCV, Rotavirus dan HPV yang mulai diimplementasikan secara nasional,” sebut Rustam.
Lanjut Rustam mengatakan, bahwa cakupan imunisasi yang tinggi dan merata bukan hanya untuk mencegah penyakit menular, tetapi juga berperan besar dalam upaya penurunan angka stunting.
“Anak-anak yang mendapatkan imunisasi lengkap akan memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik dan terlindung dari infeksi kronis yang bisa mengganggu tumbuh kembang. Serta terhindar dari risiko stunting akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah,” ungkap Rustam.
Oleh karena itu, menurut Sekkab Rustam, aksi konvergensi antar sektor menjadi sangat penting. Masalah imunisasi tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan semata.
“Peran kecamatan, desa, kader, PKK, tokoh agama dan masyarakat, serta sektor pendidikan dan perlindungan anak, menjadi bagian dari satu kesatuan gerak yang saling memperkuat,” ujarnya.
Kegiatan hari ini tambah Rustam, menjadi sangat strategis, karena tidak hanya menjadi sarana evaluasi. Tetapi juga sebagai forum koordinasi lintas sektor dalam memastikan bahwa seluruh anak-anak dan kelompok sasaran di Donggala mendapatkan perlindungan imunisasi yang lengkap, tepat waktu, dan berkualitas.
Koordinasi dan evaluasi tersebut melibatkan OPD lain seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rumah Sakit, Puskesmas dan intansi terkait lainnya. (uj)
